Yang porno & salah tangkap

Tangerang, akhir 2005 saat razia pelacuran dalam rangka penegakan Perda no. 8 tahun 2005.

Satpol : Kamu pelacur ya !

Perempuan : Bukan pak
Satpol PP : Lalu kenapa kamu berdiri di pinggir jalan tenagh malam ?
Perempuan : Saya buruh pabrik pak, shift 2
Satpol PP : Gak mungkin ayo, kamu di tahan
Perempuan : Menangis

Satpol PP : Kamu saya tangkap
Perempuan : Lho kenapa saya ditangkap ?
Satpol : Karena melanggar Perda Pelacuran dengan bukti tas alat2 kosmetik di tangan kamu.
Perempuan : Bukan pak, saya bawa kosmetik karena habis merias pengantin, bukan mau melacur
Satpol PP : @#$%&@!

Saya tidak tahu harus tertawa geli atau jengah dengan dua contoh kasus dari hasil perbincangan dengan Lilis Mahmudah, aktivis serikat buruh tingkat nasional. Lilis merupakan salah satu perempuan yang giat mengadvokasi kasus2 salah tangkap akibat Perda Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelacuran yang kontroversial di Tangerang. Perda ini sudah tidak terdengar lagi gaungnya, setidaknya dalam berita2 nasional. Entah orang sudah tidak lagi terlalu peduli atau kemungkinan besar pemerintah setempat tidak “segalak” saat aturan ini diundangkan.

Padahal salah satu pasal yang dianggap kontroversial dalam Pasal (4) Perda tersebut berbunyi :

Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.

Klausul inilah yang dianggap Lilis multi tafsir hingga bersama aktivis perempuan lainnya melalui Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menggugat Perda ini ke Mahkamah Agung walaupun akhirnya harus menerima kekalahan. Saat itu MA berpendapat bahwa pembuatan Perda ini sudah memenuhi prosedur legislasi yang seharusnya dan telah melibatkan masyarakat banyak melalui keputusannya pada tanggal 1 Maret 2006.

Kasus salah tangkap sudah tidak terdengar lagi gaungnya tapi banyak pelajaran yang bisa diambil dari hasil perbincangan saya dengan Lilis di suatu siang di kantornya di jalan pasar Minggu Jakarta. Perda ini membuat kaum perempuan miskin lebih termarjinalkan. Kasus salah tangkap seringkali didominasi oleh kalangan buruh perempuan pekerja pabrik yang sedang menunggu angkutan karena mereka harus bekerja hingga tengah malam. Betapa naifnya sebuah negara yang ingin bertindak sebagai polisi moral bertindak gegabah terhadap warganya sendiri dan melakukan pelanggaran dengan melakukan penangkapan hanya atas dasar kecurigaan. Sebuah dalih hukum yang sangat dangkal.

Pelacuran bukan hanya masalah moralitas dan tidak semata-mata walking masturbation aids. Ada hak orang mencari nafkah sebagai motif ekonomi untuk menyambung hidup. Manakala negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaaan di tengah kondisi ekonomi yang carut marut, Perda ini hanyalah solusi semu. Sama halnya dengan tayangan TV saat pelacur jalanan dikejar-kejar oleh trantib untuk “dibina” di panti sosial Kedoya.

Bagusnya walau masih berlaku, para buruh perempuan sudah bisa bekerja lagi higa tengah malam. Perias pengantin pun tidak terlalu khawatir kalau alat kosmetiknya dianggap gincu untuk menarik pelanggan. Setidaknya sampai sekarang, Perda ini sudah sayup2 terdengar.

Pesan moralnya, jangan sampai negara ini dijadikan alat untuk merepresi kalangan perempuan terutama yang miskin dengan dalih moralitas dan kepentingan sesaat para politikus. Bila ini terjadi, maka boleh jadi perempuan di Tangerang akan sama dengan “Firdaus”, tokoh sentral dalam novel Woman at Point Zero karangan feminis Nawaal EL Sadawi. Firdaus, tokoh yang terpaksa menjadi pelacur karena dibentuk oleh situasi ekonomi, politik, dan sosial. Sex menjadi alat represi yang digunakan negara dengan dalih ketertiban umum melalui Perda yang terbukti tidak efektif itu.

Salam.

Tags: , , , , , ,

17 Responses to “Yang porno & salah tangkap”

  1. treestyara Says:

    Ada pemberitaan di televisi yang menyebutkan jika ada razia di penginapan kelas melati, dan menangkap pasangan selingkuh atau pasangan tidak sah lainnya, maka yang akan diberi pembinaan adalah para wanitanya, tidak peduli dia PSK atau mahasiswi yang kebetulan sekamar dengan pasangannya ;))
    Lah kan ga adil mas…kenapa cuma wanita yang dibina? Kan kejadian itu terjadi karena ada penawaran dan permintaan. Harusnya yang pria juga dibina dong…

    Semestinya begitu ya Mbak ? Saya belum tahu jawabannya, tapi semestinya secara sosiologis hukum juga mempertimbangkan rasa keadilan pihak perempuan.

  2. ika Says:

    nyebelin kalo mbahas kasus kayak gini Ton…
    habis simplifikasi banget, dan perda makin lama makin ga nalar aja

    Sekarang sih tidak serame dulu waktu berbagai daerah berlomba-lomba membuat Perda moralis. Banyak motivasinya Mbak, selain merebut suara, menarik simpati, atau kepentingan politis sesaat.

  3. therry Says:

    Perempuan lagi, perempuan lagi. Yang jadi korban dan disalahkan selalu perempuan. Susah deh kalau jadi perempuan dan tinggal di Indonesia … stuck as second class citizen forever and ever!

    Beberapa aturan memang membuat perempuan dimarjinalkan Ther. Menganggap perempuan single dan harus bayar pajak secara penuh walaupun ia sudah bersuami adalah salah satu contohnya.

  4. elyani Says:

    Perda ini jelas mengada-ada dan simbol kepicikan para pembuat undang2 yg menganggap perempuan sebagai obyek sex semata. Kalau benar2 dijalankan, bisa2 industri di daerah Tangerang sana gulung tikar karena pekerja perempuan-nya tidak boleh masuk shift siang yg mengharuskan mereka pulang malam. Pusat perbelanjaan juga bakal gulung tikar karena motor terdepan mereka adalah para kasir, sales promotion girls, penjaga food courts, penjaga toko dsb. Kalau di-pikir2 kalaupun perempuan menjadi pelacur, itu dikarenakan faktor kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja. Apalagi yg mangkalnya di warung remang2, di jalan2 dan lokalisasi. Moral mereka masih jauh lebih baik daripada koruptor. Harusnya kalau mau buat perda … buat saja perda untuk menangkapi koruptor kelas teri, jambal, gabus, kakap dsb. Artinya barang siapa yg memiliki jabatan berkumpul di rumah makan, cafe atau di sudut2 hotel dan menimbulkan gerak-gerik yang mencurigakan, bisa ditangkap atas tuduhan melakukan praktik main mata untuk kepentingan pribadi🙂

    Orang boleh tidak suka sama pelacur dengan alasan moral, tapi “melacurkan” negara dengan korupsi memang jauh lebih jahat ya El. Sementara mereka menjalankan pekerjaan dengan tidak mengambil harta orang secara tidak sah karena semata didasarkan atas “transaksi bisnis”. Yup, korupsi jauh lebih jahat.

  5. Finally Woken Says:

    Ehm.. kalo mau menangkap wanita yang gerak-geriknya mencurigakan, kuntit aja para anggota parlemen kita yang terhormat. Buktinya siapa tuh suaminya Kristina – the dangdut singer – yang jelas-jelas menclok sana-sini dengan perempuan gak jelas.
    Ajaib memang negara kita…

    Oooh itu tuh yang namanya berarti “bisa dipercaya”, si ganteng itu lho😀 Memang Mbak, banyak keajaibab di negeri kita ini.

  6. woelank Says:

    inilah resiko dimana pembuat keputusan sama sekali tidak tahu menahu dan merasakan implikasi dari keputusan yang mereka buat.
    Dimana anak dan istri mereka tidak pernah merasakan rasanya menunggu angkutan malam2 karena memiliki kendaraan pribadi (mana brani satpol PP ngegrebek night club ternama).
    Dan bagi mereka mungkin wanita2 panggilan kelas atas itu bukan pelacur tapi TsTM (Teman sekejap Tapi Mesra).

    *nunggu satpol PP merazia wanita muda sendirian bermobil mewah malam2
    satpol: kamu simpanan om om yah
    wanita: bukan pak
    satpol: lalu kenapa kamu masih muda sudah bisa punya mobil mewah?
    wanita: ini hasil kerja pak, bener
    satpol: nda mungkin, saya yang lebih tua dari kamu saja baru mampu kredit motor, kamu saya tahan
    wanita: [mencet2 di HP mencoba menghubungi “seseorang”]

    Bagusnya Perda ini sudah adem ayem dan tidak segalak waktu pertama kali diundangkan. Terlalu banyak perdaturan lokal yang dibuat untuk kepentingan politik semu dan melanggengkan kekuasaan. Ini keputusan populis yang sah secara politik, tapi tidak melalui pendalaman akar masalah sehingga menimbukan implikasi yang tidak perlu di lapangan. BTW Woelank, thanks for dropping by.🙂

  7. indahs Says:

    Konyol memang perda yang satu ini. Sudah lama saya dengar masalah ini dan kebetulan ortu tinggal di Tangerang. Sampai-sampai saya telpunin Ibu saya supaya jangan naik angkot malam-malam setelah mendengar kasus salah tangkap tersebut. Sudah seharusnya dibatalkan, bukannya menjamin keamanan malah keresahan publik saja. Sekarang bukannya Rano Karno ya yang jadi wakil bupati? Bisa tidak lobby beliau untuk hapuskan Perda tolol itu? Apa harus lewat DPRD juga?

    Sudah adem ayem mbak Indahs. Kan terbukti tidak efektif tuh.

  8. therry Says:

    @woelank:

    Woel, kasian dong yah perempuan-perempuan yang beneran bisa beli mobil karena keringat dan jerih payah mereka sendiri, karena mereka disangka simpenan pejabat😛

  9. Dina Says:

    kenapa musti para peremppuannnnnn dicurigai,ya?????????????????? gak adil bgt..! kasian wanita2 yg dijalanan di curigai dan dituduh yg bukan2..

    Iya Dina, Perda ini kan sangat bias gender, padahal tidak semua perempuan yang keluar malam mau melakukan perbuatan negatif.

  10. Neng Keke Says:

    Masa sih segitu naifnya… Ga’ bisa bedain orang pulang kerja di pabrik, ama orang pulang kerja di Karaoke Plus plus… :p

    Itulah inti persoalannya …🙂

  11. silly Says:

    Kayaknya sekarang udah gak segarang itu ya pak. Cuma memang tetap saja kadangkala saya masih merasakan bahwa perempuan indonesia itu selalu berada dipihak yang di’marginal’kan.

    beberapa kasus pemerkosaan pun sebagian besar mempersalahkan perempuan sebagai faktor penggoda (jadi tadinya gak niat tapi karena liat peremuannya seksi akhirnya jadi niat merkosa… lahhh, sapa suruh situ mata keranjang)

    Makanya banyak LSM2 yang terus berjuang dalam woman empowerment. Mata keranjang terus ngeres, jadi deh ya.

  12. ece Says:

    memang perempuan terus yang harus selalu disalahkan. padahal sekarang-sekarang ini, ga jarang laki-laki banyak yang melacurkan diri, tidak hanya perempuan. sekarang jaman nya sudah beda.

    Banyak banget … iklannya bertebaran di media massa lokal juga kan ?

  13. niq noq Says:

    Di Surabaya juga pernah ada kejadian salah tangkap kayak itu. Ceritanya seorang menantu ditemani adik iparnya ditahan semalam di kantor polisi ketika beli obat pusing untuk mertuanya di sebuah supermarket 24 jam.Mereka dituduh berusaha melacurkan diri. Wah sampai rame…karena dilaporkan ke radio Suara Surabaya..Sebuah radio swasta yang mengungkap kejadian2 di Surabaya
    Pejabat yang berwenang gelalapan ketika diwawancara radio via tlp, karena jawaban2 mereka malah mengungkapkan ketidakprofesionalan mereka. para perempuan antre tlp radio untuk menyampaikan opini ketidakpuasan mereka .Dan setelah melewati berbagai perundingan, intimidasi, dan sedikit keributan akhirnya mereka berdua dilepaskan dengan damai kembali ke keluarganya….
    Salam kenal….

  14. niq noq Says:

    haaaiii

  15. niq noq Says:

    halllooo…lagi

    Salam kenal juga Niq Noq. Terima kasih share isu yang sama di Surabaya. Moga2 Perda “lucu” ini tidak kembali mengambil korban. Terima kasih ya sudah mampir.🙂

  16. uwiuw Says:

    walking masturbation aids ? apa pula ini maksudnya, kang ?

    btw, seperti biasa pertanyaan lanjutan hehehe kalau perda itu tak efektif bagaimana butir perda penggantinya (tanpa menyinggung gross root yg mayoritas beragama islam ? ). saat ini sy masih berpikir mustahil melegalkan pelacuran dan lebih baik bikin perda yg salah tangkap orang lain daripada break loose begitu aja hehehe🙂

    Maksudnya “pemuas” yang bisa jalan2🙂
    Kalau legal sih mungkin gak ya, lokalisasi masih bisa diterima. Sebenarnya yang menjadi concern peraturan ini adalah interpretasi yang “loose” ttg pasal kontroversial itu. Thanks for dropping by Bawakan.

  17. Sri Says:

    Saya sih setuju banget deh ada Perda No. 8 Tahun 2005 dan diresmikannya RUU Pornografi, tapi kok saya kecewa juga karena masih juga tuh nongkrong cewe2 jalanan kalau saya pulang melewati jalan kalau pas keluar jalan tol pondok aren trus menuju kampung sawah, padahal ga jauh dari situ ada Masjid besar, mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi deh Peraturan Daerah tersebut, tapi jangan sampai salah tangkap, tapi juga jangan dibodohi oleh orang yang pura-pura salah tangkap.

Comments are closed.


%d bloggers like this: