Makan siang bareng pun dilarang

Perusahaan2 multinasional terutama Amerika mempunyai pedoman prilaku bisnis atau Business Code of Conduct dalam hal hubungan dengan para client-nya. Pedoman ini berisi aturan2 baku yang diterapkan secara ketat demi menghindari hubungan pat gulipat dengan partner bisnis termasuk mencegah terjadinya conflict of interest. Perusahaan saya contohnya, menerapkan panduan bagi seluruh karyawannya agar tidak terjerat pasal2 yang ada dalam pedoman tersebut sekaligus punya hotline 24 jam yang bisa dihubungi untuk melaporkan hal2 yang mencurigakan. Team internal yang mengurusi masalah seperti ini biasanya para lawyer yang punya keahlian khusus untuk membongkar praktek2 tak terpuji yang dilakukan oleh karyawan.

Salah satu contoh penerapan prinsip kehati-hatian dalam hubungan dengan rekanan bisnis adalah pelarangan makan siang bersama dengan potential client. Jujurnya, ini agak susah dilaksanakan dalam kultur Asia dimana bisnis biasanya dibicaran saat jamuan makan siang atau malam. Jadi dengan terpaksa kami menjawab “next time” dan kalau sudah keseringan ditawarkan dengan sangat menyesal bon makan harus dipisah. Merepotkan dan kadang jadi bikin canggung, makanya ajakan tersebut biasanya kami tolak dengan halus.

Kalau di pegawai negeri bagian saya adalah departemen basah karena di sinilah pintu masuk bagi rekan bisnis. Kalau kami katakan “tidak” karena belum memenuhi persyaratan setelah dilakukan pengkajian secara menyeluruh, ya gagal. Karena itulah jangan sampai ada “kebaikan hati” client mempengaruhi objektivitas dalam melakukan assessment. Boro2 hadiah, semua parcel, gift, atau berbagai bentuk ucapan terima kasih selalu dikembalikan kepada empunya.

Pertanyaannya apakah sistem ini berjalan dengan efektif ? Selalu ada celah bagi siapa saja untuk melakukan pelanggaran, tapi sekali ada laporan anonim ke hotline, ia akan dijadikan subjek investigasi. Kalau terbukti, ya saat itu juga dikeluarkan. Kejadian PHK karena kasus seakan sending the strong message bahwa perusahaan sangat serius menegakan aturan bisnis yang bersih dari praktek korupsi.

Selain itu perusahaan2 Amerika yang beroperasi di luar negeri tetap bisa dituntut berdasarkan UU Foreign Corrupt Practices yang diberlakukan sejak tahun 1977. UU ini bisa menjerat setiap perusahaan Amerika yang melakukan praktek korupsi di luar negeri dengan hukuman berat termasuk menjadi pesakitan di penjara. Jadi kalau ada pejabat pemerintah yang pura2 inspeksi ke kantor dan ujung2nya minta amplop, seringkali membuat perusahaan serba salah. Akhirnya, semua urusan dengan penguasa terpaksa harus diselesaikan dengan menggunakan pihak agency yang sudah terbiasa “bermain”.

Salah satu perusahaan Amerika yang listed di bursa saham di NY pernah didenda jutaan dolar karena mengakui sistem akuntingnya yang menyembunyikan dana siluman untuk melakukan penyuapan, siapa lagi kalau bukan pejabat Indonesia. Mereka memilih untuk ngaku dosa dan didenda ketimbang kasusnya ditemukan oleh badan sekuritas di sana yang bisa membuat perusahaannya bangkrut seketika saat perdagangan sahamnya di suspend.

Dalam skala kecil inilah yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional yang ingin menjalankan praktek bisnis bebas korupsi dan menjaga integritas para karyawannya. Tidak ada hal2 muluk yang dilakukan oleh kami, hanya tiga hal penting : deterrence (penindakan), prevention (pencegahan) dan education (pedidikan anti korupsi) . Tiga hal itu juga yang dilakukan oleh negara lain seperti Hong Kong yang punya Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang disegani. Satu hal yang unik, pedoman prilaku bukanlah hukum positif seperti undang undang, tapi hanya berupa etika, jadi tidak bersifat mengikat. Namun demikian karena pelaksanaannya walk the talk atau konsisten orang jadi lebih berhati-hati kalau tidak ingin terlibat perkara yang memalukan.

Korupsi bukanlah budaya dan tidak ada kaitannya dengan budaya manusia, tapi hanyalah masalah penyalahgunaan kekuasan, abuse of power, titik. Kalau Business Code of Conduct saja bisa mencegah orang atau minimal membuat takut karyawan melakukan korupsi mengapa di Indonesia yang punya perangkat hukum lengkap belum juga berhasil menciptakan efek jera dengan maraknya kasus korupsi yang sudah pada tahap memalukan.

Sepuluh tahun sejak reformasi, tapi korupsi semakin subur. Terlalu lama. Itulah sebabnya Revolusi Prancis (1789) dan Restorasi Meiji di awal abad ke 19 memilih jalur cepat dengan mengganti semua produk hukum yang sudah corrupt dan menggantung koruptor di alun2 kota mereka. Kalau melihat situasi di Indonesia, rasanya jalur yang ditempuh Prancis dan Jepang layak untuk dipertimbangkan.

Salam.

Tags: , ,

7 Responses to “Makan siang bareng pun dilarang”

  1. therry Says:

    Jadi yang salah sebenernya bukan pemerintah Indonesia ya Om, tapi orang-orang yang membuat peraturan untuk kepemerintahan di Indonesia sendiri, alias anggota-anggota dewan yang terhormat? Hehehehehehe….

    Dulu waktu saya masih jadi guru bahasa Inggris, murid saya yang anak kuliahan cerita, katanya dosen-nya itu pernah mencoba jadi anggota DPR, dan memang orangnya pinter bgt, setelah melalui tes dsb. dengan sempurna, ternyata dia ditolak, tanpa penjelasan apa-apa.

    Aneh, karena si dosen ini sudah memenuhi semua requirement yang ada, tapi kenapa ditolak?

    Ternyata usut punya usut, calon-calon yang pintar-pintar itu memang sengaja ditolak, karena kalau mereka sampai masuk dan jadi anggota juga, nanti anggota-anggota yang lama tidak bisa lagi menikmati posisi mereka yang wuenak (alias PW), jadi anggota DPR tapi nggak usah ngapa2in dan digaji puluhan juta setiap bulan, sudah gitu punya laptop tapi bisanya nonton DVD bokep doang.

    Coba kalau yang pinter2 pada masuk situ …. ketauan begonya deh smua!πŸ˜›

    Gaji DPR itu bisa mencapai 50 juta perbulan belum termasuk berbagai uang mengikuti persidangan dan perjalanan dinas yang jumlahnya tentu lebih besar. Masyarakat belum merasakan korelasi positif antara penghasilan mereka yang besar dengan image DPR yang justru semakin buruk. Salah satu kelakuannya ya nonton film itu, termasuk juga jadi pemainnya.πŸ˜€

  2. Marisa Says:

    Good post, pak. Kebeneran aku lagi nulis blog post soal korupsi. Ternyata membahas soal korupsi tidak semudah yang dikira, mungkin karena ndableg soal ekonomi ya.

    Mengenai birokrasi, yes, subjektivitas sangat mempengaruhi code of conduct. Conflict of interest then turns into a dangerous play of interest.

    Thaks Icha. Sebenarnya ilmu ekonomi saya juga sama ndableg-nya koqπŸ™‚ . Bicara kelakukan para birokrat tentu tidak akan ada habis2nya, dan mereka juga sebenarnya punya kode etik yang dipampang di kantornya. Sayangnya selembar kertas itu hanya jadi hollow statement, jadi siapa yang peduliπŸ™‚

  3. Elyani Says:

    Mas Ton,

    Dulu waktu saya kerja pada sebuah perusahaan yg mensupply kebutuhan alat2 teknik ke sebuah BUMN di Bandung, yg namanya uang pelicin dan praktek mark-up sih sudah jadi menu sehari-hari. Pengadaan barang yg seharusnya cuma sekian digelembungkan karena harus bagi2 rejeki ke meja A, B, C, D dsb. Yang namanya anggaran tidak pernah bersisa karena selalu ada saja kebutuhan yg memang diperlukan atau sengaja di-ada2-kan. Praktek korupsi ini menjalar hampir kesemua departemen dan melibatkan siapa saja, bahkan anggota keluarga seperti isteri, anak, keponakan, semuanya ingin kebagian jatah. Makanya tidak heran kan perusahaan burung besi andalan Bandung itu akhirnya sekarang tidak jelas dialihfungsikan sebagai apa. Terus terang hati saya protes ketika bekerja di tempat yg dulu, tetapi mau bagaimana, saya kan cuma karyawan. Secara tidak langsung saya turut andil menghancurkan negara ini dengan praktek mark-up yg dijalankan hampir semua supplier disana. Untung sekarang sudah gak ada urusan sama pemerintah. Kalau supply ke swasta yg ada sih harga harus semurah-murahnya, bayar selama-lamanya!πŸ™‚

    Burung besi sekarang jadi perusahaan perakit parabola dan pembuat panciπŸ™‚ El, kita dengan terpaksa harus masuk ke dalam sistem seperti “grease money” dan mark-up tadi karena praktek ini sudah dianggap lumrah. Resistensi untuk mengubah keadaan masih terlampau kuat karena melibatkan berbagai kepentingan. In the meantime, business as usual, walau hati kita tidak rela.

  4. Finally Woken Says:

    Yup, I worked with Citibank for 3 years, dan mereka juga ketat sekali, saya gak bisa makan siang bareng mereka seusai meeting karena saya consultant mereka dan dianggap ada conflict of interest, kecuali kalau mereka yang bayar – itu pun panjang proses reimburse-nya (dan harus bisa jawab pertanyaan ‘kenapa’). Sebagian besar client yang multinational bank juga begitu; misalnya terima parcel aja gak boleh.

    Harusnya semua begitu, supaya bersih. Tiap lebaran satpam di rumah pasti ‘berantem’ sama yang ngantar parcel, satpamnya harus nolak, yang nganter udah dipesanin sama yang ngirim kalau parcel itu harus sampai ke tangan ayah saya. Saya kasihan aja sama satpam dan petugas pengantarnya…πŸ™‚

    Memang ribet ya Mbak, karena kita tinggal dalam suatu kultur dimana hal2 tersebut sudah dianggap sudah lumrah. Perusahaan yang menjalankan praktek2 bisnis yang accountable semestinya memang jadi role model.
    BTW, sama persis pengalamannya dengan satpam perusahaan yang berdebat dengan courier kalau terima bingkisan lebaran dan hari2 besar lainnya. Saya salut orang yang mempertahankan integritasnya dan tidak tergoda dengan parsel semewah apapun isinya.πŸ˜€

  5. treestyara Says:

    Mas Toni,Instansi saya pernah bekerja sama dengan salah satu instansi pemerintah pada sebuah kegiatan berskala nasional dan kebetulan saya kebagian jadi bendahara. Ternyata saya diminta untuk menyiapkan banyak kwitansi fiktif dan daftar hadir dengan banyak peserta fiktif. Protes saya dijawab dengan kalimat, kalau dana ini tidak dihabiskan, maka periode berikutnya dana yang diberikan akan lebih sedikit……aduh…

    Menghabiskan anggaran dengan pengeluaran fiktif ? Enak banget ya ? Uang dari pajak kita lho Mbak?😦

  6. Andie Summerkiss Says:

    My shop cater for almost all governmental clients from various departments. I have not met one who doesn’t ask our staff to mark up the amount of the receipt. Disgusting. Our young staffers treat this as standard business practice.

    Conclusion : the rotten moral values have crept all the way into the soul of the young generations.

    Even if they maintain their integrity, it would be difficult for them in the middle of rotten system.

  7. rusman Says:

    jadi mao belajar masalah code of conduct nih mas toni, di perusahaan saya bekerja jg menerapkan hal tsb but kita lagi nyari format dan juga materinya…boleh sharing pengalamannya mas ….

    rusman

    Boleh, silakan Mas.πŸ˜€

Comments are closed.


%d bloggers like this: