Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah ?

Saya harus ke Bangkok besok menghadiri acara pertemuan regional dengan teman2 dari seluruh kantor di Asia Pasifik yang akan dimulai Senin depan. Ini acara tahunan kantor kami untuk sekedar sharing tentang rencana organisasi ke depan dan hal2 lainnya yang gak penting (yang ini mau jalan2). Kebetulan juga mau jadi salah satu pembicara dimana salah satu topik yang akan saya bawakan adalah tentang iklim investasi di Indonesia. Lumayanlah ada orang Indonesia yang dipercaya jadi pembicara dalam sebuah forum internasional.🙂 OK, stop narsisnya. Sayangnya judul di atas selalu jadi kendala besar saat investor mau menanamkan modalnya di negeri kita. Ini sebgaian ilustrasinya berdasarkan pengalaman saya berdiskusi dengan banyak investor yang merupakan partner bisnis perusahaan kami.

Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, semua sudah hafal dengan istilah di kalangan sebagian birokrat kita yang nakal. Tapi sebelumnya saya harus memuji walikota dan Gubernur Semarang yang menjadikan wiayahnya sebagai investment friendly. Hal ini pernah dimuat di harian Kompas saat Semarang dinobatkan sebagai tempat berinvestasi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan bagi para pemodal. Makanya rekanan bisnis kantor kami banyak yang membuka cabang di sana. Cape, kata mereka dengan ulah birokrat di Jakarta saat ditanya kenapa alasan pindah ke Semarang. Masudnya cape dijadikan sapi perahan. Semarang memang belum sempurna, masih banyak terjadi korupsi, tapi skalanya, kata mereka, tidak segila di Jakarta.

Jadi budaya mempersulit sudah jadi bagain job description mereka ditengah kebiasaan birokrat yang harus senantiasa senyum dan setor. Kurang setoran, ya dipindah ke bagian lain yang kering, jadi mereka harus kejar target kalau mau bertahan di posisi basah.

Bank Dunia melaporkan temuan menarik mengenai judul posting di atas dalam kaitan masalah perizinan. Tahun ini mereka menerbitkan sebuah laporan komprehensif mengenai iklim investasi di 178 negara termasuk Indonesia dalam sebuah buku yang berjudul Doing Business. Seperti biasa negara kita merupakan champion of the looser sebagaimana peringkat negara terkorup di dunia.

Mari kita lihat posisi Indonesia :

START. Ini pintu pertama saat mereka akan memulai usahanya di Indonesia saat investor kulo nuwun ke Deperindag, Pajak, BKPM, dll. Berapa waktu yang diperlukan ? 105 hari atau sekitar tiga bulan lebih dengan 12 jenis perizinan yang harus diurus !. Mari kita bandingkan dengan negara lain :

  1. Singapura : 5 hari, 5 perizinan (keren bukan, ongkosnya gratis lagi ?)
  2. Malaysia : 24 hari, 9 perizinan
  3. Thailand : 33 hari, 8 perizinan
  4. Cina : 35 hari, 13 perizinan
  5. Vietnam : 50 hari, 11 perizinan

Untuk urusan memulai bisnis Indonesia menempati urutan ke 168 dari 173 negara. Cukup lah (maksudnya cukup memalukan)

PERIZINAN. Nah yang ini setelah mereka dinyatakan OK oleh pemerintah kita dan dibanyak negara memang cukup memakan waktu. Di sini investor sudah dihadang oleh berbagai formalitas yang berhubungan dengan lokasi usaha, seperti sertfikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Pajak Bangunan, dll deh. Waktu yang diperlukan 196 hari plus 19 jenis perizinan. Kita benchmark lagi dengan negara lain:

  1. Thailand : 33 hari, 8 perizinan
  2. Singapura : 102 hari, 11 perizinan
  3. Vietnam : 194 hari : 13 perizinan
  4. Malaysia : 285 hari, 25 perizinan
  5. Cina : 336 hari, 37 perizinan

Yang hebat di Australia, cukup hanya 2 hari dan 2 perizinan yang menempati urutan pertama. Indonesia menempati urutan ke 99 dari 178 negara untuk unrusan perizinan. Not bad

Jadi berada diperingkat berapa Indonesia dalam urusan kemudahan investasi (investment index) secara keseluruhan. Bank Dunia menempatkan Indonesia dalam urutan ke 123 dari 178 negara (silakan simpulkan sendiri). Posisi ini berdekatan dengan negara tetangga Filipina di rangking 133 dan Laos di peringkat 154.

Dengan kata lain, pemodal sudah harus berhadapan dengan berbagai kerumitan birokrasi kita sejak mereka akan memulai usahanya di Indonesia. Sebagai catatan, Bank Dunia belum melihat ada satu kebijakan pemerintah yang signifikan dan positif untuk mempermudah urusan penanaman modal, yang negatif sih banyak.

Investor dari Korea yang sering ke kantor kami bercanda tentang birokrasi Indonesia, katanya kalau pemerintah tidur pun bisnis masih bisa jalan. Dengan kata lain, jangan digangguin terus dong bisnis kami, mungkin itu kira2 permohonan mereka.

Balik lagi ke urusan presentasi, semua peserta sudah maklum dengan keadaan di kita, jadi saya harus pandai2 menonjolkan sisi positif negeri ini. Biasanya yang menjadi andalan cuap2 saya adalah :

  1. Tenaga kerja yang melimpah ruah (kan jakarta macet setiap saat)
  2. Upah masih relatif lebih rendah dibanding negara ASEAN lain
  3. Infrastruktur, OK lah (apalagi kalau jalan ditambal) dengan jalan tol yang panjangnya ratus km walapun macet juga.
  4. Pelabuhan Tanjung Priok sangat strategis, apalagi kalau pungutannya dihilangkan seperti saat SGS “membantu” Bea Cukai.
  5. Hubungan serikat buruh dengan perusahaan jauh lebih baik dibandingkan dengan Kamboja (setiap saat bisa demo, bawa senjata pula)
  6. Pengawasan aparat Pajak sudah agak diperketat (yang nakal sih masih banyak)
  7. Beberapa kebijakan pemerintah untuk mempermudah investasi sudah mulai dijalanka, misalnya dengan penyederhanaan beberapa jenis perizinan.
  8. Yang seterusnya bisasanya ngarang sendiri

Yang mengganggu dan masih jadi pekerjaan rumah besar adalah kepastian hukum. Poin ini selalu menjadi bahan pembicaraan panas saat saya berdiskusi dengan para bos. Mereka seringkali kehilangan kepercayaan akan beberapa kebijakan yang tumpang tindih. Hari ini A, eh besok sudah jadi Z. Boleh jadi A lagi, asal, ya tahu sendirilah jawabannya.

Ya itulah, seburuk-buruknya negeri sendiri, tetap saja harus dibela bukan ? apalagi di forum internasional. Salam.

* * * * *

Sumber : Doing Business, World Bank Report 2008

Tags: , , ,

One Response to “Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah ?”

  1. Resi Bismo Says:

    jadi solusinya gimandang mas?

Comments are closed.


%d bloggers like this: