Soal Tenaga Kerja Migran Belajarlah Dari Filipina

phil1

Untuk urusan tenaga kerja migran, selayaknya Indonesia bercermin kepada negara tetangga seperti Filipina yang punya Philippine Employment Overseas Agency (PEOA). Lembaga yang berdiri sejak tahun 1982 ada di bawah Dewan Pengawas yang diketuai Secretary of Labor Employment, berperan penting dalam perlindungan tenaga kerja agar tidak dieksploitasi para majikan atau perusahaan pengerah jasa tenaga kerja (PJTK) di negara mana pun mereka berada.

Keseriusan pemerintah Filipina dalam urusan tenaga kerja migran patut diacungi jempol karena menyumbang devisa yang tidak kecil bagi perekonomian negaranya. Pemerintah amat tegas dalam memberi perlindungan terhadap upaya pemerasan terutama yang dilakukan PJTK setempat.

Tahun lalu, seperti dutulis laporan tahunan POEA, tidak kurang dari 497 kasus dibawa ke pengadilan. Beberapa diantaranya ada yang sampai dihukum seumur hidup.PEOA juga gencar berkampanye untuk bersikap berhati-hati terhadap perusahaan pengerah jasa tenaga kerja melalui Anti Illegal Recruitment Campaign.

Hampir setiap tiga bulan sekali PEOA mengeluarkan sertifikasi PJTK yang memenuhi persyaratan, termasuk yang dilarang karena melakukan pelanggaran atau penipuan terhadap tenaga kerjanya.Salah satu tugas dasar POEA adalah perlindungan hak2 tenaga kerja migran.

Fungsi ini dilaksanakan antara lain dengan adanya kewajiban pengesahan terhadap setiap kontrak kerja yang akan ditandatangani oleh para calon tenaga kerja.Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa isi kontrak tidak akan merugikan mereka terutama dalam hal upah dan fasilitas yang dijanjikan.Tanpa adanya stempel dari POEA jangan harap PJTK atau calon tenaga kerja dapat keluar dari negaranya. Memang ada sebagian negara yang hanya mengakui kontrak di negaranya, tapi itupun tetap harus mendapat pengesahan dari kedubes setempat yang notabene merupakan kepanjangan tangan dari POEA dan pemerintah Filipina.

Beruntunglah tenaga kerja di Filipna karena mereka benar benar diperhatikan serius dari mulai orientasi sebelum keberangkatan hingga pembelaan bila menghadapi kasus hukum di luar negeri. Hal ini dikarenakan mereka harus membayar fee yang cukup besar kepada POEA, yakni sebesar 100 dolar AS atau dengan kurs sekarang sekitar Rp. 900.000 per orang.Uang ini dapat diambil kembali bila kelak pekerja gagal berangkat dengan alasan apapun. Biaya ini belum termasuk pengurusan dokumen seperti paspor, visa, asuransi kecelakaan, dan kesehatan, dan surat keterangan dari kepolisian.

Namun satu hal yang pasti semua ongkos yang harus dikeluarkan calon tenaga kerja dibuat secara transparan dan dapat diketahui disetiap kantor PJTK atau POEA. PJTK hanya bisa mendapatkan uang jasa dari setiap tenaga kerja yang jumlahnya tidak boleh melebihi satu bulan dari upahnya berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani. Itupun umumnya dibayar secara mencicil saat pekerja telah ada di negara tujuan.

Sangat kontras rasanya melihat melihat kepedulian pemerintah Filipina dengan negara kita dalam urusan tenaga kerja. Ada satu ilustrasi menarik tentang bagaimana cara pemerintah Filipina menangani kasus-kasus buruh migran yang kerap terjadi.Tahun lalu (blogger:2001 maksudnya) terjadi pemogokan yang dilakukan sekitar 400 buruh migran Filipina yang telah bekerja di salah satu perusahaan garmen di Brunei.

Mereka menuntut kenaikan upah sesuai kontrak yang ditandatangani di negaranya.Perundingan berjalan alot dna berlangsung hampir seminggu tanpa hasil, meski kedutaan Filipina dan pejabat setempat dilibatkan dalam perundingan.Akhirnya, wakil presiden Teofisto Guingona sengaja terbang dari negaranya untuk menengahi konflik yang memanas.

Bayangkan. seorang wakil presiden merasa wajib turun tangan dan mencoba menengahi kasus pemogokan warganya di negeri orang lain.Satu hal yang musykil terjadi di negara ini ditengah gonjang ganjing kasus TKI ilegal di Malaysia. Jangankan wakil presiden, pejabat setingkat menteri pun hanya berani berkoar di dalam negeri sambil mengkambinghitamkan pemerintah negara lain tanpa melakukan tindakan konkret apapun.

Meski akhirnya tidak terjadi kesepakan dan pekerja memilih pulang ke negeranya, para pekerja tidak harus terlunta-lunta menunggu sarana transportasi. Pemerintah Filipina telah bekerjasama dengan maskapai penerbangannya untuk mengangkut warganya pulang. Semuanya dilakukan tanpa harus kebakaran jenggot.

Dari paparan itu, banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi bila tidak bisa menghilangkan keruwetan masalah tenaga kerja migran, khususnya yang terjadi di Malaysia. Sudah saatnya mengubah pola pikir bahwa urusan tenaga kerja migran hanya merupakan tugas Depnaker saja. Tenaga kerja migran adalah urusan nasional yang melibatkan banyak departemen mulai dari Depdagri (RT/RW, lurah, camat), Depkeh (Imigrasi), Depnaker, Kepolisian, Dephub, Deplu melalui kedubes atau konjen setempat, hingga Presiden yang harus bertanggung jawab secara penuh atas hak2 dan martabat anak bangsanya yang berjuang di negeri orang karena negaranya sudah sulit menyediakan lapangan kerja bagi mereka.

Kalaupun akan dibuat badan seperti POEA du FIlipina, harus ada kejelasana dalam masalah kewenangan dan tuga2 yang akan dikerjakan nanti. Jangan sampai membentuk institusi baru yang tujuannya bagus diatas kertas, namun tidak punya kemampuan dalam menghadapi kasus2 tenaga kerja migran.

Masalah yang tidak kalah penting adalah integritas PJTKI yang sering menjadi kambing hitam saat masalah tenaga kerja meruak. Jangan lupa, ulah nakal sebagian oknum PJTKI dapat terwujud karena terbukanya peluang dan longgarnya aturan dari pemerintah.Pemerintah beserta semua pihak termasuk LSM harus segera menata kembali benang ruwet masalah tenaga kerja migran sejak proses perekrutan, keberangkatan, hingga kepulangan ke tanah air agar mereka terhindar dari upaya eksploitasi pihak manapun.

Catatan: Tulisan pribadi penulis yang pernah dimuat di Harian Kompas pada tanggal 29 Agustus 2002 dan juga terdapat dalam situs Uni Sosial Demokrat.

Tags: , , , , ,

One Response to “Soal Tenaga Kerja Migran Belajarlah Dari Filipina”

  1. Mario S. Putra Says:

    Saya pribadi sangat setuju dengan apa yang dibahas diatas tadi, dikarenakan perekonomian diIndonesia belum bisa beranjak dari keterpurukan, sehingga hitung2 pemerintah dapat menekan pengangguran sehingga tingkat kriminalitas dapat turun. Tetapi perlu diingat, kita perlu sama2 duduk satu meja untuk membuat regulasi yang “Me-manusia-kan MANUSIA”.
    Saya juga berfikiran bahwa dengan banyaknya permasalahan didalam negeri sehingga masalah TKI belum menjadi prioritas pemerintah kita. Seharusnya perlu diketahui bws devisa yang dihasilkan oleh TKI tidaklah sedikit, oleh karena itu perlunya pemerintah untuk lebih berperan aktif untuk membuat aturan yang baku baik selama rekruitmen sampai kepulangan para TKI……semoga harapan saya ini suatu saat dapat terlaksana & menjadikan PJTKI lebih menghargai istila “Me-manusia-kan MANUSIA”……

Comments are closed.


%d bloggers like this: