Pesangon kita memang harus besar

bur5

Mengapa uang pesangon di negara kita sangat besar, hingga bisa berkali-kali lipat gaji bulanan? Seseorang yang sudah bekerja 3 tahun dan diputuskan hubungan kerjanya, minimal mendapat pesangon 4 bulan gaji, belum termasuk kompensasi lainnya. (UU 13 tahun 2003, pasal 156 ayat 2). Jumlah tersebut belum termasuk kompensasi lainnya seperti sisa cuti, bonus, THR, yang biasanya turut dimasukan dalam komponen pesangon. Beruntung bila perusahaan menerapkan “goodwill policy” dan membayar 2x lipat dari jumlah yang ditentukan. Inilah alasan utama mengapa perusahaan lebih senang merekrut pekerja kontrak dibanding karyawan tetap untuk menghindari kewajiban membayar pesangon. Pertanyaannya apakah jumlah pesangon yang besar itu memang layak dibayarkan ?

Pemerintah merencakan untuk merevisi UU tentang pembayaran pesangon khususnya untuk pekerja kantoran yang punya penghasilan di atas 5 juta. Karena masih banyak ditentang kalangan buruh, UU ini masih dalam draft dan belum diajukan ke DPR. Pemeintah beranggapan bahwa pesangon di Indonesia yang relatif lebih tinggi dibanding dengan negara2 ASEAN mengurangi niat penanam modal untuk berinvestasi. Alasan yang masuk akal, namun salah sasaran, itu pendapat saya.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Indonesia masih dan jauh dari harapan sebagai safety net kalau seorang karyawan di PHK. Coba kita hitung iuran Jamsostek yang harus dibayarkan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT). Setiap bulan baik pengusaha maupun pekerja wajib menyisikan  5.7% (2% karyawan, 3.7% perusahaan) dari total penghasilannya.

 

Jadi bila seseorang berpenghasilan 1 juta rupiah, maka dalam sebulan ia dipotong 20 ribu dan pengusaha 37 ribu, total 57 ribu. Dalam setahun kira2 seorang pekerja mengumpulkan 684 ribu. Terakhir bunga saldo yang dihitung pertahun adalah 8.5% sehingga  dengan hitungan kasat mata pun pekerja hanya mendapatkan kurang dari 1 juta per tahun.

 

Memang jumlahnya lumayan untuk pekerja dengan jam terbang lebih dari 10 tahun. Setidaknya mereka bisa sedikit bernafas apabila ada PHK mendadak. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Industri padat karya seperti pabrik lebih senang merekrut karyawan kontrak untuk 2 atau 3 tahun.  Tidak berarti setelah kontrak selesai pekerja bisa langsung mengambil uang simpanannya. Jamsostek membuat aturan minimal 5 tahun baru uangnya bisa diambil pekerja. Kurang dari itu, silakan cari jalan lain untuk menyambung hidup.

 

Selain itu, banyak tenaga kontrak yang diperkerjakan hanya beberapa bulan atau setahun malas mengambil uang simpanan yang tidak seberapa di jamsostek, apalagi kalau harus menunggu waktu yang lama.  Entah berapa jumlah uang yang mengendap dari pekerja jenis ini, yang pasti uang tak bertuan ini membuat pundi2 Jamsostek semakin gemuk.

 

Kita bukan welfare state seperti negara di Skandinavia, pun masih jauh bila dibandingkan dengan Singapura  dengan Central Provident Fund (CPV) atau Malaysia yang punya Employee Provident Fund (EPF) dimana penghasilan pekerja dipotong hampir 20% setiap bulan. Jumlah yang cukup besar sehingga bisa digunakan dalam keadaan darurat. Indonesia ? 

 

Jadi kalau pemerintah mau memperkecil jumlah pesangon, perbaiki dulu sistem jaminan sosialnya terutama JHT sebagai defined benefit (manfaat yang sudah pasti) sehingga setiap orang yang di PHK dapat menggunakan dana darurat dari hasil iuran mereka. Ini masalah kompleks, tapi perlu diingat bahwa Jamsostek merupakan pemain tunggal yang memonopoli iuran uang pekerja di seluruh Indonesia dengan jumlah triliunan rupiah.  Jadi selama lembaga ini belum berperan maksimal dalam memberikan jaring pengaman buat pekerja di Indonesia, pesangon kita memang harus besar. Kalau tidak, apalagi yang bisa diharapkan bila berita itu datang. You fired !

 

Terakhir, UU Jaminan Sistem Sosial Nasional masih digodok oleh DPR dan entah apa kabarnya hingga sekarang. Padahal saat ekonomi semakin sulit, justri proteksi sosial seperti ini akan banyak menolong orang banyak, ketimbang mengurusi Tuhan apa yang harus disembah oleh rakyatnya.   

 

What do you think?

 

 

About these ads

Tags: ,

5 Responses to “Pesangon kita memang harus besar”

  1. finallywoken Says:

    Jamsostek saya katanya belum boleh diambil tuh, meskipun saya sudah gak tinggal di Indonesia. Jumlahnya sih gak seberapa, tapi tetap bikin mangkel…

    Kalau bicara gaji dan pesangon, aduh bisa iri dan dengki melihat treatment perusahaan di sini terhadap pekerjanya. Satu kawan saya, karena perusahaannya sedang menghadapi ‘krisis’ tenaga kerja ahli, dapat 30% bonus gaji setahun, namanya loyalty bonus – 15% di awal tahun, 15% di akhir tahun. On top of that, bonus berdasarkan performance-nya dan department-nya. Yang tenaga kontrak lebih enak lagi, bisa menghasilkan GBP 500 sehari. That’s about GBP10,000/bulan! Pesangonnya? Belum tahu, kontrak per 3 bulan-nya sudah berlangsung 5 tahun hehehe…

    Mending ambil Mbak, sayang banget. Bonus suka biking ngiler ya … apakalagi kalau tenaga kita sangat dibutuhkan.

  2. andiesummerkiss Says:

    I just took out my Jamsostek. Guess how much I got after 5 years of “masa-tunggu”. Less than Rp. 2,000,000. I made quite ok in the bank where they enlisted me. I wonder how much I would get if I leave it for 50 more years … What do you think ? LOL.

    Let me count, 50 years … les than 10 million IDR :)

  3. Aditya Fajar Says:

    I don’t even have jamsostek LOL. Grr… it’s better to become your own boss deh kalau begitu.

    Grab some private retirement program, or maybe purchase a property for our old age. That will make sense, for me at least. :)

  4. indahs Says:

    Wah, akhirnya dibahas juga RUU Jaminan Sistim Sosial Nasional. Moga-moga tidak hanya mengandalkan Jamsostek. Jamsos sudah pasti diperlukan sehingga tidak perlu pesangon besar-besaran seperti saat ini. Setidaknya tunjangan sosail yang diterima karyawan terkena PHK, minimum harus mencakup Kebutuhan Layak Minimum. Pemerintah harus bekerjasama dengan perbankan nasional untuk menggarap Jamsos dengan posisi pemerintah sebagai penanggungjawab dan audit yang super ketat dan sebaiknya pula melibatkan serikat buruh. Kenapa harus melibatkan perbankan – private sector? Karena struktur jasa mereka jauh lebih baik, efisien dan menjangkau masyarakat. Jamsos masalah yang sangat besar dan penting, saya harap DPR tidak gegabah dalam menyusun RUU ini.

    Harapan pekerja memang pada RUU ini karena selama ini kinerja Jamsostek kurang mampu mengelola dana triliunan rupaih demi kemaslahatan pekerja. Perlu diubah komposisi pemegang saham yang selama ini didominasi pemerintah sehingga suara pekerja jadi tidak seimbang. Semoga Mbak dalam waktu yang tidak lama lagi.

  5. Iwan Nursinjai Says:

    Aku kerja di salah satu persuhaan yang bergerak di bidang pertambangan, tepatnya di PT. Gane Permai Sentosa dengan Potongan Jamsostek saya perbulannya Rp. 53.000,- bagaimana cara perhitungan saldo akhirnya…???

Comments are closed.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers

%d bloggers like this: